Ketua Komisi III DPRD kota Balikpapan Alwi Al Qodri (foto:istimewa)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,BALIKPAPAN- Untuk menyeberangi lautan Balikpapan menuju ke Penajam, warga sangat sering menggunakan akses di Pelabuhan speed dan klotok Kampung Baru, Balikpapan Barat. Meskipun menjadi jalur alternatif, infrastruktur diwilayah tersebut juga kurang memadai, sehingga terlihat semerawut.

Tidak adanya perbaikan dari Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan, dikarenakan kewenangan laut ada di provinsi sesuai dengan undang-undang Provinsi Kaltim. Bahkan perencanaan ini sudah ada sejak 2016 lalu, baik feasibility study (FS) maupun detail engineering design (DED) sudah ada anggarannya sebesar Rp 80 Miliyar.

"Dermaga ini sudah cukup lama diusulkan ke provinsi, namun terkendala pandemi covid maka anggaran dipangkas dan memprioritaskan penanganan banjir, pendidikan dan kesehatan," kata Ketua Komisi III DPRD kota Balikpapan Alwi Al Qodri, Senin (19/9/2022).

Tidak hanya berdiam diri, pihaknya juga terus mendorong ke DPRD Provinsi Kaltim agar pelabuhan tradisional ini segera mendapat perbaikan fasilitas, sebagai jaminan keselamatan bagi warga yang memanfaatkan pelabuhan itu.

"Anggaran sebesar itu provinsi bisa bantu, dan telah menyerahkan wacana revitalisasi ini ke Hasanuddin (Ketua DPRD Provinsi Kaltim)," akunya.

Menurutnya revitalisasi (renovasi, red) pelabuhan penting, apalagi Kampung Baru pintu gerbang menuju PPU yang telah ditunjuk sebagai ibu kota negara (IKN).

Lanjutnya, kemungkinan revitalisasi Pelabuhan Kampung Baru secepatnya bisa dilakukan dalam APBD 2024, tidak mungkin masuk dalam pembahasan APBD 2023, karena pembahasan sudah selesai.

"Kami minta didesain dan ditata ulang agar lebih multifungsi, kalau bisa diatasnya dibangun parkiran, bawah pelabuhan dan ditengah dibangun pasar. Sesuai desain yang telah ada," mintanya. (ari)